Ahok Siap Patuhi Aturan Cuti Kampanye di Pilkada Putaran Dua 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama siap mengajukan cuti kampanye Pilkada DKI putaran kedua. 

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap kembali cuti dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta selama masa kampanye Pilkada DKI putaran kedua. Sikap Ahok itu sangat bertolak belakang dengan sikapnya saat menjelang masa kampanye putaran pertama.

"Soal cuti, sesuai Undang-Undang ya kita harus cuti," kata Ahok saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (1/3).

Aturan cuti bagi pejabat yang mengikuti pemilihan kepala daerah tertera pada Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal itu setiap gubernur dan wakil gubernur yang kembali mencalonkan diri menjadi kepala daerah diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara.
Selain itu, gubernur dan wakil gubernur tersebut dilarang menggunakan fasilitas negara selama melakukan kampanye.

Sikap Ahok yang siap mengambil cuti di putaran kedua nanti sedikit bertolak belakang dengan yang pernah dia tunjukkan pada putaran pertama. Saat itu, Ahok enggan mengambil cuti bahkan sampai mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Dia beralasan keberatan mengambil cuti karena harus mengawal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017. Namun pada akhirnya Ahok tetap mengambil cuti untuk melaksanakan kegiatan kampanye di putaran pertama.
Sementara itu Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat tak berbicara banyak soal kemungkinan dirinya harus kembali cuti. Dia menghindar saat ditanya soal itu.

Jika bisa memilih, kata Djarot, dirinya lebih memilih untuk tetap bekerja dan mengurus persoalan banjir daripada harus cuti kampanye. Ia beralasan, Pemprov DKI memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mengantisipasi puncak musim hujan dan siklus banjir lima tahunan.

"Kalau saya sih sebetulnya memilih enggak usah cuti karena situasi seperti ini (siklus lima tahunan) butuh kecepatan bahkan ketepatan mengambil keputusan," kata Djarot.

"Bukannya apa-apa, ini akan berpengaruh kepada pelayanan. Beda lho ketika dipimpin plt dengan definitif," ujar Djarot.

Read More

Anies Sebut Lokasi Lahan Negara yang Dijadikan Mal

  

Calon gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan, menyebut tiga lokasi mal yang menempati lahan negara di wilayah Jakarta.

Calon gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan menyebut sejumlah lokasi mal yang menempati lahan negara di wilayah Jakarta. Namun dia tidak menyebutkan secara rinci nama mal yang dimaksud itu.

"Ada lokasinya di Jakarta Pusat, ada yang di Barat juga. Kelihatannya di Selatan juga ada tuh," kata Anies di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (2/3).

Pernyataan mengenai lahan negara yang berubah fungsi menjadi mal diungkap Anies saat dirinya menjelaskan lokasi program rumah tanpa uang muka yang menuai pro dan kontra di masyarakat.

Saat itu, Anies menjelaskan bahwa program rumah tanpa uang muka yang dia tawarkan dapat memanfaatkan tanah milik negara. Di sisi lain ia mengeluhkan lahan negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat seringkali bermasalah.
Dia membandingkan keberadaan mal yang banyak dibangun di atas lahan milik negara, justru tidak dipermasalahkan. Soal lokasi detail mal-mal tersebut, Anies tak mau menjawab.

"Biar pada nyari dulu. Terus, sekaligus yang bilang enggak ada itu biar buktiin," ujar Anies.

Meski demikian, Anies menegaskan tak mempersoalkan status mal tersebut. Hanya, dia mempersoalkan keadilan pemberian lahan bagi masyarakat dan kalangan komersial.

"Ini soal saya mengatakan, kita harus adil, maju harus bersama. Jangan sebagian dikasih kesempatan maju, yang lainnya tidak. Saya bukan bicara soal mal-nya, tapi maju bersamanya. Bukan soal salah dan harus dihentikan," ujar Anies.

Read More